Uncategorized

Menggugat Sisi Etis Pebisnis Tambang (Ironi dari Negeri Surganya Para Penambang)

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan wilayah yang tak terelakkan memiliki kekayaan alam hasil tambang yang begitu melimpah. Potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara begitu besar pada komoditas pertambangan, diantaranya nikel, aspal, emas, dan gamping. Atqo Mardiyanto (Kepala Badan Pusat Statistik Sultra) menyebutkan bahwa produk pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Sultra menurut lapangan usaha pada triwulan pertama 2017 saja sudah sebesar 19,99 persen. Namun di balik pengelolaan tambang yang menjanjikan tersebut, nyatanya menyimpan berbagai ironi. Masalah pencemaran terjadi di beberapa titik yang disebabkan oleh pertambangan nikel, sebagaimana dilansir dalam sebuah harian nasional. Sebagian bisnis pertambangan nampaknya tidak mencerminkan perhatian yang baik terhadap lingkungan. Masalah pertambangan yang terjadi di Kolaka dan Konawe Utara sebagai titik terparah ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemana sisi etis pelaku bisnis?

Dalam konsep bisnis berkelanjutan dikenal adanya Triple Bottom Line oleh John Elkington (1997). Konsep ini menjelaskan bahwa suatu bisnis yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), namun dalam aktivitasnya juga harus memerhatikan kesejahteraan masyarakat (people) dan menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hal yang begitu memperihatinkan dimana pengerukan terus terjadi namun tidak dibarengi dengan usaha untuk menjaga lingkungan. Padahal bisnis tambang merupakan aktivitas bisnis yang sangat bergantung pada alam. Artinya, ketersediaan bahan baku dari alam hingga kondisi alam merupakan elemen utama penentu keberlangsungan bisnis tersebut.

Jika dipandang dari sisi profit, pada dasarnya aktivitas pertambangan yang tidak etis hanya akan mencederai profitabilitas perusahaan. Sebagai bisnis yang sangat bergantung pada alam, secara sederhana ketika lingkungan alam rusak maka aktivitas tambang dapat terganggu. Ini jelas memicu kerugian bagi perusahaan, cost (biaya) yang timbul akan lebih besar ditanggung perusahaan sementara aktivitas pertambangan lumpuh, yang artinya pemasukan perusahaan menjadi minim. Cost yang dihasilkan oleh perusahaan akan tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat. Secara berkelanjutan, jika kerusakan alam terjadi, bahkan lebih ekstrim lagi ketika dampak berupa bencana alam terus terjadi maka aktivitas bisnis terancam gulung tikar (bangkrut). Tidak hanya aktivitas bisnis pertambangan saja yang terkena dampak, aktivitas sosial kemasyarakatan, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Belum lagi pemerintah juga harus memutar otak untuk menangani ketidakstabilan ini. Dan belum lagi masalah terhadap mahkluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan yang ikut merasakan dampak kerusakan lingkungan. Hal ini dapat disadari sebagai masalah etis. Dari sisi utilitarianisme, biaya yang timbul begitu besar dari manfaat sosial yang didapatkan.

 

Masyarakat Terdampak

Aktivitas pertambangan yang terjadi di Desa Mandiodo, Molawe, Kabupaten Konawe Utara nampaknya telah mencemari sebagian pinggir laut. Sebagaimana berita yang dilansir bahwa secara kasat mata dapat dilihat air laut berubah warna menjadi merah. Pencemaran yang terjadi mengakibatkan sulitnya nelayan tradisional untuk mendapatkan hasil laut. Menurunnya hasil tangkapan tersebut mengancam kesejahteraan masyarakat sekitar yang notabennya adalah nelayan. Padahal dalam bisnis dikenal adanya ethics of care, sebuah konsep etika yang menekankan pada tanggungjawab dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar (Velasquez, 2014: 127). Jelas fenomena tambang ini sangat jauh dari kata mensejahterahkan masyarakat.

Dalam stakeholders theory dijelaskan bahwa masyarakat merupakan salah satu stakeholders perusahaan yang penting untuk diperhatikan, karena dukungan stakeholders akan menentukan esksistensi operasi bisnis secara berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan suatu bisnis. Ketika masyarakat merasa kenyamanannya terganggu oleh aktivitas suatu bisnis, maka bisnis tersebut akan kehilangan dukungan dari masyarakat. Sebagai contoh, kasus di 2013 silam dimana warga di Desa Podi, Sulawesi Tengah menuntut penghentian aktivitas pertambangan nikel yang dianggap telah merusak lingkungan dan merusak kenyamanan mayarakat. Hilangnya dukungan dari masyarakat ini mau tidak mau menjadi pil pahit untuk bisnis tersebut.

Dari sisi hak, jelas kerusakan lingkungan ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan secara tidak langsung merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dikatakan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara.

William T. Blackstone (1974) juga mengungkapkan bahwa manusia memiliki hak atas lingkungan yang nyaman. Jika dikaitkan dengan aktivitas bisnis dan lingkungan, ungkapan tersebut dapat dimaknai bahwa suatu aktivitas bisnis yang beretika memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam rangka memberikan kenyamanan dengan meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Tidak hanya sampai berbicara dampak bagi masyarakat hari ini, namun masalah lebih jauh untuk generasi mendatang juga menjadi akhir yang sangat penting dari masalah kerusakan lingkungan ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Bab II Pasal 3 telah dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga bertujuan menjamin terpenuhinya keadilan untuk generasi masa kini dan generasi mendatang.

Dalam konsep keadilan yang digagas oleh John Rawls (lihat Velasquez, 2014: 303), dikemukakan bahwa adanya kewajiban generasi saat ini untuk menyerahkan dunia pada generasi mendatang dalam kondisi yang baik, apa yang diterima generasi mendatang tidaklah dalam kondisi yang lebih buruk dengan yang diterima oleh generasi sebelumnya. Jika generasi saat ini mendapati keadaan alam dalam kondisi yang baik, sumber daya melimpah, dan keadaan alam yang stabil maka generasi yang akan datang juga memiliki hak yang sama pula atas kondisi tersebut. Adalah suatu yang tidak adil jika pengrusakan lingkungan yang terjadi saat ini akibatnya harus ditanggung oleh generasi mendatang. Serupa dengan pandangan ini, utilitarianisme pula mendukung bahwa memaksimalkan keuntungan harus dengan memperkiran pengaruh-pengaruh tindakan saat ini terhadap masa yang akan datang (lihat Velasquez, 2014: 304).

 

Kerusakan Ekologi

Masalah etika bisnis dan pertanggungjawaban entitas bisnis lebih jauh dijelaskan dalam konsep deep ecology yang diperkenalkan oleh Arne Naess (1972). Konsep ini memandang bahwa proses pembangunan sejak awal harus melihat implikasinya terhadap lingkungan, tidak hanya mempertimbangkan dampak jangka pendek namun juga dampak jangka panjang pula. Dalam teori ini ditekankan bahwa manusia dan lingkungan merupakan subjek moral yang harus diperlakukan sederajat. Makhluk hidup non manusia tidak lagi hanya dipandang sebagai penerima dampak. Ini berarti bahwa segala bentuk kebijakan tidaklah semata hanya memikirkan kepentingan manusia, namun makhluk hidup lain selain manusia juga harus dipertimbangkan. Arah pemikiran ini menggugat naluri manusia bahwa makhluk non manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan kehidupan, merasakan sakit, dan membutuhkan kenyaman.

Pada dasarnya alam ini dijalankan oleh suatu sistem ekologi, dimana adanya hubungan ketergantungan antara semua makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk tetap bertahan hidup, semua makhluk hidup menuntut adanya suatu keseimbangan ekologi. Untuk itu, manusia dituntut untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan terhadap lingkungan hidup.

Fenomena paling mencengangkan terjadi di Desa Hakatutobu, Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Sebagaimana dilansir sebuah media baru saja bahwa dua perusahaan tambang yang telah melakukan aktivitas penambangan di desa ini meninggalkan lokasi dalam kondisi lingkungan belum dipulihkan. Sementara telah jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 1 disebutkan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pascatambang merupakan kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Reklamasi dan pascatambang merupakan satu upaya untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi. Dengan menyalahi aturan pascatambang atau dengan kata lain tidak melaksanakan kewajiban pascatambang, berarti suatu entitas bisnis ikut andil dalam kerusakan tatanan ekologi.

Akhirnya, eksploitasi tambang, merusak lingkungan, dan menyalahi aturan pascatambang dapat dikatakan sebagai bentuk ketidak adilan terhadap masyarakat, lingkungan hidup dan generasi mendatang. Sebuah masalah krisis etika yang sangat urgent. Untuk itu para pelaku binis dituntut lebih jauh untuk memikirkan kebijakan-kebijakan rehabilitasi lingkungan secara matang.

Hal yang sering luput dari kesadaran pelaku bisnis bahwa dengan kebijakan-kebijakan serupa konservasi dan rehabilitasi, untuk aktivitas bisnis pertambangan sendiri pun sangat penting. Jika aktivitas hari ini hanya untuk menghabiskan sumber daya tanpa adanya upaya perbaikan kembali, lantas ke depannya apa yang akan perusahaan manfaatkan untuk keberlangsungan bisnisnya? perusahaan perlu mempertimbangkan hal itu.

Di lain sisi, masalah pertambangan juga menitik beratkan peran pemerintah sebagai agen penjamin kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut lebih proaktif dalam memperketat izin pertambangan. Namun, menurut saya bagaimanapun regulasi disusun sedemikian rupa, kembali kesadaran etis dari pelaku bisnis merupakan hal utama yang jauh lebih dibutuhkan. Masalah pertambangan perlu untuk lebih disadari memiliki efek yang berkepanjangan, menimbulkan cost yang besar, tidak cukup diiobati dengan satu atau dua hari, bahkan lebih jauh kerusakan yang terjadi akan menyebabkan timbulnya kerusakan lain.

Previous post

Oleh-oleh dari Wakatobi

Next post

Jurus Ampuh Menulis (esai) Ala Gus Muh

Inayah Dillah

Inayah Dillah

Hamba Allah yang masih fakir ilmu

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *